The 3-in-1 Policy Model for Strengthening Urban Food Security: An Integrated Approach

Kediri City has experienced a massive increase in agricultural land conversion. Agricultural land conversion remains a severe problem in agrarian development locally and nationally. If existing agricultural land is continuously evicted and converted, the country's ability to produce food will continue to decline. Food security will also be increasingly difficult to achieve. According to previous research, farmer poverty is the leading cause of agricultural land conversion. This study recommends ideas on how agricultural land conversion does not continue to occur. The idea is in the form of an integrative 3 in 1 policy, which includes aspects of farmer empowerment, re-arrangement of extensification, and changes in conversion regulations. All three will be manifested in one sustainable agricultural policy. This research is empirical legal research with a sociological approach. It collected qualitative data from farmers in Kediri City and compared it with existing theories, laws, and regulations. The study shows that farmers still feel they have not received optimal empowerment. Farmers tend to convert land because farming no longer brings prosperity. High fertilizer prices, expensive labour costs, and uncertain harvest prices are various inhibiting factors. Thus, the 3 in 1 Policy could be an alternative to solve this problem.

Kota Kediri mengalami peningkatan alih fungsi lahan pertanian yang begitu masif. Alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan yang sangat serius dalam pengembangan pertanian, baik lokal maupun nasional. Apabila setiap jumlah tanah pertanian yang ada itu terus menerus digusur dan dialihfungsikan, maka kemampuan negara untuk memproduksi pangan tentu juga akan terus menurun. Ketahanan pangan juga akan semakin sulit untuk tercapai. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan, kemiskinan petani menjadi penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini akan merekomendasikan gagasan tentang bagaimana alih fungsi lahan pertanian itu tidak terus menerus terjadi. Gagasan ini berwujud kebijakan integratif 3 in 1 policy. Gagasan ini meliputi aspek pemberdayaan petani, pengaturan ulang tentang ekstensifikasi, serta perubahan regulasi alih fungsi. Ketiganya akan berwujud dalam satu kebijakan pertanian yang berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan metode pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan, petani masih merasa belum mendapatkan pemberdayaan yang optimal. Petani cenderung mengalihfungsikan tanah, karena bertani tidak lagi mendatangkan kesejahteraan. Berbagai faktor penghambat yang terjadi adalah mahalnya harga pupuk, biaya pekerja yang makin mahal, serta harga hasil panen yang tidak menentu. Maka, gagasan 3 in 1 Policy bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini.