Contesting Islamic Authority in the Digital Public Sphere: Divergent Cryptocurrency Rulings within Nahdlatul Ulama in Indonesia

Abstract

The expansion of internet-based communication has transformed the production, circulation, and reception of Islamic legal authority, yet existing studies have largely examined fragmentation across competing religious groups rather than within a single organization sharing similar doctrinal and institutional traditions. This study investigates how digital media intensify identity contestation and the fragmentation of Islamic legal authority through the divergent cryptocurrency rulings issued by LBM PWNU East Java and LBM PWNU Special Region of Yogyakarta. Employing a qualitative empirical-sociological approach and virtual ethnography, the study analyzes the two legal rulings and their circulation in digital media through the lenses of authority, identity, and digitally mediated communication. The findings show that intra-organizational fragmentation emerges from the interaction of three forces: the human propensity for interpretive difference, the historically plural character of Islamic legal development, and the communicative affordances of internet-based media amid new technological phenomena such as cryptocurrency. Digital mediation further accelerates four interconnected processes: the desacralization of religious truth claims, the deterritorialization of religious-authority contestation, the decorporealization of communication, and the banalization of religious understanding. The study demonstrates that religious authority may become dispersed even within a relatively cohesive Islamic organization, thereby challenging assumptions that fragmentation primarily occurs between rival groups. It contributes to studies of digital religion and Islamic law by proposing cross-regional scholarly consolidation in takhrij al-manat, tahqiq al-manat, tanqih al-manat, and tatbiq al-manat, supported by dialogue among Islamic scholarship, philosophy, and contemporary science.

Kecanggihan teknologi informasi digital telah mengubah penyebaran dan penerimaan otoritas hukum Islam. Namun, studi-studi terkait mengkaji persoalan ini berpusat pada fragmentasi antar-kelompok keagamaan yang bersaing. Belum banyak studi yang mengkaji fragmentasi di dalam satu organisasi yang memiliki tradisi doktrinal dan kelembagaan serupa. Studi ini mengkaji bagaimana media digital mempertajam kontestasi identitas dan fragmentasi otoritas hukum Islam melalui fatwa yang berbeda mengenai mata uang kripto yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur dan LBM PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-empiris dan etnografi virtual, studi ini menganalisis kedua fatwa tersebut serta penyebarannya di media digital melalui lensa otoritas, identitas, dan komunikasi yang dimediasi secara digital. Artikel ini menunjukkan bahwa fragmentasi intra-organisasi muncul dari interaksi tiga kekuatan: kecenderungan manusia untuk memiliki perbedaan penafsiran, karakter perkembangan hukum Islam yang secara historis majemuk, serta karakteristik komunikatif media berbasis internet di tengah fenomena teknologi baru seperti mata uang kripto. Mediasi digital semakin mempercepat empat proses yang saling terkait: desakralisasi klaim kebenaran agama, deteritorialisasi kontestasi otoritas keagamaan, dekorporealisasi komunikasi, dan banalisasi pemahaman keagamaan. Studi ini berargumen bahwa otoritas keagamaan dapat terpecah bahkan di dalam organisasi Islam yang relatif kohesif, sehingga menantang anggapan bahwa fragmentasi terutama terjadi di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Studi ini memberikan kontribusi pada kajian agama digital dan hukum Islam dengan mengusulkan konsolidasi keilmuan lintas wilayah dalam aspek takhrij al-manat, tahqiq al-manat, tanqih al-manat, dan tatbiq al-manat, yang didukung oleh dialog antara keilmuan Islam, filsafat, dan sains kontemporer.